Aksi Tanam Pohon Pertamina di Lubuklinggau Dikritik, DPRD Sebut Hanya Panggung Formalitas
INFO SILAMPARI | LUBUKLINGGAU – Niat baik PT Pertamina menggelar aksi tanam pohon dan bersih lingkungan di Lubuklinggau justru berbuah sorotan miring. Kegiatan yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan perwakilan Lubuklinggau Ilir tersebut dinilai sebagian warga hanya sebagai “panggung formalitas” yang minim manfaat jangka panjang.
Kritik pedas ini muncul bukan tanpa alasan. Berikut adalah poin-poin utama yang memicu polemik di tengah masyarakat:
1. Tanpa Perencanaan Matang (DED)
Program penghijauan ini dianggap dilakukan secara sporadis tanpa mengacu pada Detail Engineering Design (DED) atau masterplan wilayah. Tanpa integrasi dengan tata ruang kota, penanaman pohon dikhawatirkan justru akan mengganggu utilitas publik di masa depan dan tidak sesuai dengan fungsi lahan yang ada.
2. Aliran Dana CSR yang Dipertanyakan
Kritik paling keras datang dari Almeidy Sastra, anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Fraksi PKB. Pria yang akrab disapa Midun ini, yang juga merupakan warga lokal di area operasional Pertamina, mempertanyakan transparansi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
”Pertamina itu kan ada dana CSR, dan sampai sekarang belum jelas aliran dana tersebut terutama untuk warga sekitar. Ini cuma mengadakan ceremonial tanam pohon dan bersih sampah, itu juga hanya beberapa titik saja,” tegas Midun.
3. Kebutuhan Riil vs Aksi Simbolik
Masyarakat menilai persoalan lingkungan di wilayah tersebut jauh lebih kompleks daripada sekadar menyapu sampah sesaat. Warga mengharapkan program yang menyentuh aspek:
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
Pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
Peningkatan infrastruktur lingkungan yang permanen.
Langkah Tegas Menuju Transparansi
Tak main-main dengan kritiknya, Almeidy Sastra menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Walikota Lubuklinggau dan PT Patra Niaga Pertamina Palembang. Langkah ini diambil agar perusahaan pelat merah tersebut lebih terbuka mengenai alokasi anggaran tanggung jawab sosialnya.
Kini, bola panas ada di tangan Pertamina. Masyarakat menanti apakah perusahaan akan mengevaluasi pola pendekatan sosialnya menjadi lebih substantif, atau tetap terjebak dalam rutinitas seremonial yang miskin dampak bagi kualitas hidup warga lokal.
Berita Terkait
PB SEMMI : Karhutla Berdampak Pada UMKM, Pemerintah Harus Siapkan langkah Pemulihan Ekonomi
Aqil Maulidan Kabid Politik dan Pemerintah PB SEMMI Dukung Kenaikan Parliamentary Threshold 5%, Siap Gelar Diskusi Publik
