Anggaran “Fantastis” Baleho Pemkot Lubuk Linggau Capai Rp324 Juta, Pejabat Terkait Pilih Bungkam

INFO SILAMPARI| LUBUKLINGGAU – Transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau kembali menjadi sorotan. Kali ini, Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) tercatat mengalokasikan dana belanja cetak baleho Tahun Anggaran 2025 dengan nilai fantastis, yakni Rp324.240.000,00.

Melansir dari Linggau news 30 Januari 2026 ,anggaran ratusan juta tersebut digunakan untuk mencetak total 9.650 meter baleho. Angka yang terbilang masif ini memicu tanda tanya publik mengenai urgensi dan peruntukannya: Apakah murni untuk sosialisasi program, atau sekadar ajang pencitraan?

Dalam hal ini Pejabat memilih untuk Bungkam, Upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Setda Kota Lubuk Linggau, Taufik Hidayat, pada Jumat (30/01/2026), menemui jalan buntu. Hingga berita ini diturunkan, pertanyaan mengenai lokasi pemasangan, pihak ketiga (vendor) yang mengerjakan, serta urgensi cetak baleho sepanjang hampir 10 kilometer tersebut tidak mendapat respons.

Sikap tertutup ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari pajak rakyat.

Akhirnya menimbulkan Kritik Keras dari Kalangan Aktivis Lubuklinggau, Koordinator LSM Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Doni Aryansyah, menyayangkan sikap pejabat yang dinilai “alergi” terhadap pertanyaan wartawan. Menurutnya, ini adalah pola lama yang menunjukkan arogansi kekuasaan.

“Pejabat publik seolah merasa kebal dan tidak punya kewajiban moral untuk menjelaskan penggunaan anggaran. Padahal yang mereka kelola itu bukan uang pribadi, tapi uang rakyat. Ketika wartawan bertanya lalu diacuhkan, itu bentuk pelecehan terhadap hak masyarakat untuk tahu,” tegas Doni.

Doni menambahkan, di tengah kebutuhan masyarakat akan perbaikan layanan publik dan kesejahteraan, alokasi Rp324 juta hanya untuk baleho dinilai melukai rasa keadilan jika tidak disertai transparansi manfaat yang jelas. Ia mendesak aparat pengawas internal maupun eksternal untuk segera mengaudit belanja tersebut guna mencegah potensi penyimpangan.