BPIP Dinilai Terjebak Seremonial, Prana Putra Sohe,Legislator PKB Desak Penguatan dan Pengamalan Pancasila

INFO SILAMPARI | JAKARTA — Di tengah tantangan krisis identitas kebangsaan, menguatnya intoleransi, serta derasnya arus disrupsi informasi di ruang digital, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) justru dinilai belum sepenuhnya hadir sebagai institusi strategis negara. Kinerja BPIP disorot masih berkutat pada agenda seremonial dan rutinitas sosialisasi, tanpa lompatan berarti menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara nyata.

Sorotan tajam itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prana Putra Sohe dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPIP di Gedung DPR RI, Selasa (27/1/2026). Prana menegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila bukan sekadar program pelengkap, melainkan fondasi utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Kita terlalu lama berhenti di tahap sosialisasi. Diklat sosialisasi, program sosialisasi, semuanya masih berputar di situ. Padahal, yang dibutuhkan bangsa ini adalah penghayatan dan pengamalan. Jika ini tidak segera diubah, maka pembinaan ideologi akan kehilangan makna substantif,” tegas Prana.

Menurutnya, pola kerja BPIP hingga kini masih cenderung administratif dan konvensional, belum mampu menjawab kompleksitas tantangan ideologi di era digital. Generasi muda, yang seharusnya menjadi subjek utama pembinaan ideologi, justru kerap dibiarkan menghadapi banjir informasi tanpa benteng nilai yang kuat.

Prana mengingatkan, bonus demografi yang akan mencapai puncaknya menjelang Indonesia Emas 2045 bisa menjadi peluang emas atau justru bom waktu, apabila tidak dibarengi dengan penguatan ideologi Pancasila yang membumi dan kontekstual.

“Menjelang 2045, kita tidak boleh hanya melahirkan generasi yang hafal sila-sila Pancasila, tetapi generasi yang menjadikannya sebagai pedoman hidup. Tanpa itu, bonus demografi bisa berubah menjadi krisis sosial,” ujarnya.

Lebih jauh, Prana mendesak BPIP agar segera menyusun peta jalan pembinaan ideologi yang jelas, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata. Ia mengingatkan agar BPIP tidak terjebak pada logika serapan anggaran dan laporan kegiatan, tetapi mampu menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung di tingkat akar rumput.

Ia juga mendorong transformasi pendekatan pembinaan ideologi melalui pemanfaatan ekosistem digital, kolaborasi dengan komunitas kreatif, serta keterlibatan aktif generasi milenial dan Gen Z sebagai aktor utama, bukan sekadar objek sosialisasi.

Selain itu, sinergi lintas sektor dinilai mutlak diperlukan. Sekolah, kampus, pesantren, dan ruang-ruang komunitas harus dijadikan medan strategis pengamalan Pancasila, bukan hanya ruang formal penyampaian materi.

“BPIP harus berani beranjak dari pola lama. Negara membutuhkan lembaga yang mampu membumikan Pancasila dalam praktik sosial, bukan sekadar memproduksi kegiatan seremonial dan laporan administratif,” pungkas Nanan.