Bupati Muratara Devi Suhartoni Ultimatum Pangkalan LPG: “Mainkan Harga, Izin Langsung Saya Cabut!”
INFO SILAMPARI | MURATARA – Gerah dengan jeritan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga gas elpiji, Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H. Devi Suhartoni, resmi menabuh genderang perang terhadap para spekulan. Tak main-main, sang Bupati mengeluarkan ultimatum keras: “Mainkan harga, izin langsung saya cabut!”
Peringatan tegas ini disampaikan Devi Suhartoni melalui akun media sosial pribadinya pada Kamis (12/02/2026), sebagai respons cepat atas laporan warga yang kesulitan mendapatkan gas melon dengan harga wajar.
Dalam pernyataannya, Bupati menyoroti praktik curang oknum pangkalan yang sengaja menimbun stok. Modus operandi yang sering ditemukan adalah pangkalan mengaku stok kosong kepada warga, namun diam-diam menjual gas tersebut ke warung eceran dengan harga selangit.
”Berhenti simpan gas lalu bilang habis dan jual mahal ke masyarakat. Berhenti jual gas ke warung eceran sehingga gas langka dan mahal,” tegas Devi dengan nada bicara tanpa kompromi.
Bupati Devi memastikan ancaman ini bukan sekadar gertakan sambal. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran Camat dan Kepala Desa untuk turun langsung ke lapangan melakukan patroli pengawasan.
Pengawasan Desa: Kepala Desa wajib memantau distribusi di wilayah masing-masing.
Sanksi Mutlak: Jika terbukti ada penyelewengan, izin pangkalan akan dicabut saat itu juga.
Sebagai catatan, ketegasan ini pernah dibuktikan pada tahun 2020 dan 2021, di mana Pemkab Muratara bekerja sama dengan Pertamina dan Disperindagkop sukses membredel sejumlah pangkalan nakal yang bermain distribusi.
Secara matematis, Bupati menyebutkan bahwa harga gas LPG di Muratara seharusnya stabil di angka Rp25.000 per tabung, mengingat biaya transportasi sudah ditanggung oleh Pertamina. Namun, ulah oknum penyalur membuat harga di tingkat konsumen melonjak tak terkendali.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pemotongan kuota sebanyak 560 tabung untuk wilayah Muratara tanpa koordinasi yang jelas. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Muratara telah melayangkan surat permintaan tambahan sebanyak 1.500 tabung guna menjamin ketersediaan stok bagi masyarakat.
Langkah berani ini diharapkan menjadi “shock therapy” bagi para pemilik pangkalan agar kembali ke jalur distribusi yang benar. Pemerintah daerah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan di atas kesulitan rakyat.
Berita Terkait
PB SEMMI : Karhutla Berdampak Pada UMKM, Pemerintah Harus Siapkan langkah Pemulihan Ekonomi
Aqil Maulidan Kabid Politik dan Pemerintah PB SEMMI Dukung Kenaikan Parliamentary Threshold 5%, Siap Gelar Diskusi Publik
