Kuota LPG Dikurangi, Bupati Muratara Surati SKK Migas dan Kementerian
INFO SILAMPARI MUSIRAWAS UTARA – Jeritan warga Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg bersubsidi akhirnya sampai ke telinga orang nomor satu di Bumi Berselang Serundingan. Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, menanggapi serius fenomena kelangkaan dan meroketnya harga gas melon di tingkat pengecer yang kini meresahkan masyarakat.
Melansir dari Harian Linggau Pos Dalam pernyataan tegasnya pada Jumat (30/1/2026), Bupati Devi mengungkapkan ada dua “biang kerok” utama yang menyebabkan kekacauan distribusi energi bersubsidi ini.
Bupati menyayangkan kebijakan dari pihak regulator yang memangkas pasokan gas untuk daerahnya tanpa adanya koordinasi yang jelas.
”Kuota kita dikurangi oleh Pertamina dan SKK Migas sebanyak 500 tabung per bulan, dan itu dilakukan secara diam-diam tanpa penjelasan. Dampaknya, masyarakat ribut dan Pemerintah Daerah yang disalahkan,” tegas Bupati dengan nada kecewa.
Menyikapi hal ini, Pemkab Muratara telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian terkait dan SKK Migas untuk menuntut kejelasan atas pemangkasan kuota yang merugikan warga tersebut.
Selain masalah kuota, Bupati menyoroti adanya oknum agen dan pangkalan yang bermain di air keruh. Modusnya klasik namun fatal, menimbun stok dan mengalihkannya ke pengecer demi keuntungan pribadi.
Modus Operandi, Barang baru tiba, namun pangkalan berdalih stok habis kepada warga setempat.
Tujuan Menjual ke pengecer agar bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi, sehingga harga di masyarakat melambung jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).
Tak mau tinggal diam, Bupati melalui Disperindagkop Muratara kini merutinkan inspeksi mendadak (sidak) ke setiap kecamatan. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola pangkalan di Muratara.
”LPG ini disubsidi pemerintah agar harganya terjangkau oleh rakyat kecil. Jika pangkalan masih nakal, jangan salahkan kami jika izinnya kami rekomendasikan untuk dicabut!” tegasnya lagi.
Sebagai bentuk transparansi dan percepatan penanganan, Bupati Devi Suhartoni membuka jalur komunikasi langsung bagi warga yang menemukan adanya praktik curang di lapangan.
”Jika ada masalah soal LPG 3 Kg atau pangkalan yang curang, silakan lapor atau DM ke Instagram saya agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.